Bisakah penolakan terhadap data center membalikkan hasil pemilihan gubernur Florida? Pertanyaan itu kini bukan lagi sekadar isu pinggiran. Data center sudah menjadi salah satu pembeda paling jelas antara dua kandidat, Byron Donalds dan David Jolly, dan sentimen penolakan di kalangan pemilih terlihat luas.
Yang belum bisa dijawab dari berita ini adalah apakah isu tersebut cukup kuat untuk mengubah hasil akhir. Pilgubnya belum diputuskan, dan survei hanya mengukur sentimen, bukan hasil. Artikel ini memisahkan posisi kedua kandidat, angka survei, dan hal yang masih belum terkonfirmasi.
Dua posisi yang berlawanan
Jolly menjanjikan moratorium satu tahun untuk pembangunan data center baru bila ia terpilih. Ia juga menyerang Donalds dengan sebutan “Data Center Donalds”, yang menandakan strateginya: mengaitkan lawan dengan industri yang sedang ditolak warga.
Donalds mengambil posisi sebaliknya. Ia menyatakan tidak akan ada larangan, dengan kalimat yang dikutip OpenSecrets: “there ain’t no bans coming.” Ia juga menyatakan akan mencegah uang pajak dipakai untuk pembangunan data center, sambil tetap terbuka pada investasi data center yang disertai perlindungan konsumen.
Perbedaan pendanaan ikut mempertegas jurang itu. Analisis OpenSecrets per 20 Oktober 2026 mencatat Donalds unggul US$33,3 juta dalam kas yang tersedia dibanding Jolly. Total penggalangan Donalds mencapai US$148,8 juta, sementara komite kandidat Jolly mengumpulkan US$11,5 juta. NextEra Energy, induk perusahaan energi Florida yang ingin membangun data center di negara bagian itu, masuk dalam donor utama Donalds dengan kontribusi US$1 juta.
Apa kata survei?
Survei University of North Florida terhadap 1.471 pemilih potensial pada 12–19 Oktober 2026 menempatkan Donalds di angka 49 persen dan Jolly di 47 persen, dengan margin kesalahan plus-minus 2,81 poin. Selisih itu secara statistik masih terlalu rapat untuk disimpulkan.
Pada isu data center secara khusus, Jolly unggul tipis: 41 persen pemilih mempercayainya soal data center, berbanding 37 persen untuk Donalds. Angka itu penting, tapi bukan bukti kemenangan, karena pemilih juga menilai kandidat dari isu lain seperti biaya hidup dan asuransi properti.
Penolakan terhadap pembangunan data center di sekitar tempat tinggal tercatat lebih luas. Ringkasan Governing atas survei University of North Florida menyebut 68 persen pemilih Florida tidak menyetujui data center dibangun di wilayah mereka, dengan rincian 84 persen pemilih Demokrat, 76 persen pemilih independen, dan 52 persen pemilih Republik. Governing juga mencatat, mengutip Orlando Sentinel, setidaknya dua county di Florida Tengah mempertimbangkan moratorium meski belum ada proposal data center di sana.
Kenapa ini relevan buat pembaca Indonesia?
Perlu ditegaskan: ini adalah politik Florida, Amerika Serikat. Berita ini bukan kebijakan Indonesia, bukan moratorium Indonesia, dan tidak boleh dibaca sebagai aturan yang berlaku di Indonesia.
Pelajaran yang bisa dipetik bersifat umum, bukan legal. Di mana pun data center besar dibangun, pertanyaan yang muncul cenderung sama: berapa listrik dan air yang dipakai, seberapa bising operasinya, siapa yang menanggung biaya infrastrukturnya, dan pekerjaan seperti apa yang benar-benar didapat warga sekitar. Pertanyaan-pertanyaan itu juga relevan saat Indonesia memperluas kapasitas data centernya, meski aturan, izin, dan konteks lokalnya berbeda.
Konteks lain soal pusat data juga dibahas di artikel pusat data yang diganti namanya jadi kampus komputasi AI.
Yang masih belum terkonfirmasi
Tiga hal belum bisa dipastikan dari sumber yang dibuka. Pertama, apakah penolakan data center cukup mengubah suara untuk membalikkan hasil pilgub. Kedua, bagaimana moratorium satu tahun versi Jolly akan diterapkan secara rinci, termasuk pengecualian bila ada. Ketiga, bagaimana janji perlindungan konsumen versi Donalds akan diterjemahkan menjadi aturan yang bisa ditegakkan.
Sampai hasil pemilihan diumumkan dan detail kebijakan itu ditulis dalam bentuk aturan, klaim bahwa data center “sudah membalikkan Florida” masih berupa hipotesis, bukan fakta.
Tanya jawab singkat
Apakah Florida melarang data center? Belum. Moratorium baru berupa janji kampanye Jolly, bukan aturan yang berlaku.
Apakah Donalds menolak semua pembatasan? Tidak persis. Ia menolak larangan, tapi menyatakan akan mencegah uang pajak dipakai untuk pembangunan data center.
Apakah ini berlaku di Indonesia? Tidak. Ini isu dan pemilihan di Florida, Amerika Serikat.
Sumber: The Verge, “Could data center backlash flip Florida?” (2 November 2026, teks tidak dapat dibuka pada run ini); OpenSecrets, “Donalds holds $33 million cash advantage over Jolly in final weeks of Florida governor’s race”; Governing, ringkasan survei University of North Florida.
