Data center, gedung berisi ribuan server yang menjalankan layanan cloud dan AI, biasanya dibahas lewat angka investasi dan kapasitas listrik. Pada pemilu sela Amerika Serikat, 3 November 2026, gedung itu masuk bilik suara, dan hasilnya tidak ramah bagi industri. Di puluhan kota, pemilih memilih membatasi, menunda, atau melarang pembangunan data center di wilayah mereka.
Total pastinya masih bergantung pada pelacak dan batas waktu hitung suara. Route Fifty melaporkan lebih dari 40 pemungutan suara lokal, dengan industri hanya menang di satu tempat. Engadget melaporkan 45 langkah pemungutan suara di 10 negara bagian, dengan 33 langkah pembatasan sudah lolos dan 6 lagi diproyeksikan lolos. Perbedaan angka ini wajar karena hasil masih awal dan sebagian belum resmi, tapi arahnya konsisten: penolakan menang hampir di semua tempat.
Seberapa besar penolakannya?
Ohio menjadi pusat penolakan. Di negara bagian itu, sekitar 20–21 langkah terkait data center masuk surat suara, dan semuanya mengarah pada pembatasan. Dua larangan langsung di Urbana dan Hubbard lolos dengan suara sekitar 76–77 persen. Di kota-kota sekitar Columbus seperti Ashville, Pataskala, Grove City, Sunbury, dan Granville, pemilih juga menolak proyek atau memperketat syaratnya.
Satu-satunya kemenangan yang tercatat bagi pendukung industri adalah Harwood, Dakota Utara. Di sana, 75 persen dari 430 pemilih menolak amandemen piagam kota yang mewajibkan peninjauan independen dan dengar pendapat publik sebelum proyek industri besar, termasuk data center, disetujui. Dengan kata lain, industri menang bukan karena pemilih mendukung data center, melainkan karena pemilih menolak aturan tambahan itu.
Hasil ini melanjutkan tren sepanjang 2026. Sebelum pemilu sela, Monterey Park, California, sudah meloloskan larangan data center dengan 88,3 persen suara. Jajak pendapat keluar NBC yang dikutip berbagai laporan menyebut 56 persen pemilih menganggap AI dan data center sebagai faktor krusial atau besar dalam pilihan mereka.
Kenapa warga menolak?
Argumen yang paling sering muncul bukan anti-teknologi secara abstrak, melainkan soal beban lokal. Warga khawatir tagihan listrik rumah tangga naik, lahan dan air tertekan, dan insentif pajak mengalir ke perusahaan besar sementara risikonya tinggal di komunitas. Di Ohio, kampanye penentang menekankan agar pengembang membayar penuh biaya listriknya, supaya biaya itu tidak berpindah ke pelanggan rumah tangga.
Perlu dicatat, tidak semua suara itu mengikat. Sebagian bersifat advisori, alias memberi sinyal politik tanpa otomatis melarang proyek. Sebagian lain mengubah piagam kota, aturan zonasi, atau syarat referendum, yang dampak hukumnya lebih kuat. Jadi ‘menang di bilik suara’ belum berarti semua proyek berhenti besok pagi, tapi ruang politik untuk membangun jadi jauh lebih sempit.
Apa artinya buat pembangunan AI?
Bagi industri AI, ini mengubah kalkulasi. Selama ini, perlombaan membangun data center sering dibingkai sebagai soal pasokan chip dan listrik. Pemilu sela 2026 menunjukkan ada variabel ketiga: izin sosial. Proyek bisa punya dana dan teknologi, tapi tetap tersendat kalau komunitas menolak, pemerintah daerah memperketat zonasi, atau kandidat yang menjanjikan moratorium ikut menang.
Dampaknya tidak langsung meruntuhkan pembangunan AI global. Proyek yang sudah berizin, kontrak yang sudah berjalan, dan negara bagian yang tetap ramah masih memberi jalan. Namun perusahaan yang merencanakan puluhan gigawatt kapasitas baru kini harus menghitung risiko penundaan, biaya listrik yang lebih penuh, dan persyaratan transparansi yang lebih tinggi. Itu bisa memperlambat ekspansi di pasar-pasar kunci Amerika Serikat, sekaligus mendorong perusahaan mencari lokasi yang penerimaannya lebih baik.
Konteks penolakan sebelumnya di AS: penolakan data center jadi senjata di Pilgub Florida; permintaan infrastruktur AI yang mendorong pembangunan ini sejalan dengan AMD cetak kuartal terbesar, data center hampir dua kali lipat.
Catatan untuk pembaca Indonesia
Ini adalah berita Amerika Serikat, bukan kebijakan Indonesia, dan tidak boleh dibaca sebagai larangan data center di Indonesia. Pelajarannya yang bisa dibawa pulang adalah soal tata kelola: pembangunan infrastruktur digital berskala besar selalu membawa pertanyaan siapa yang membayar listriknya, siapa yang menikmati manfaat ekonominya, dan siapa yang menanggung dampak lingkungannya. Di Indonesia, pertanyaan yang sama akan muncul setiap kali proyek data center baru diumumkan, terlepas dari hasil pemilu di Ohio atau Texas.
Yang masih belum terkonfirmasi: hasil resmi final untuk semua daerah, berapa banyak langkah advisori yang benar-benar diterjemahkan menjadi larangan, dan apakah pemerintah negara bagian akan membatasi kewenangan lokal ini. Sampai hitung resmi selesai, angka 33 lolos dan 6 diproyeksikan lolos sebaiknya dibaca sebagai hasil awal, bukan rekap final.
Putusannya: data center tidak kalah karena teknologinya gagal, melainkan karena janji ekonominya belum meyakinkan warga yang tinggal di sebelahnya.
Tanya jawab singkat
Apakah semua proyek data center di AS berhenti? Tidak — sebagian suara bersifat advisori dan proyek berizin tetap berjalan; yang menyempit adalah ruang politik untuk proyek baru.
Apakah ini berlaku di Indonesia? Tidak — ini hasil pemilu AS; pelajarannya soal tata kelola, bukan larangan di Indonesia.
